Luwu Timur – Dalam rangka Groundcheck DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) Kementrian Sosial, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur Bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pelatihan pendampingan kepada para pendamping PKH se-Lutim, di Aula Dinsos P3A, Kamis (27/2/2025).
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinsos P3A, Sukarti juga dihadiri Sekretaris Dinsos P3A, Hamril, Kepala BPS Lutim, Muh. Husri Harta Saham, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Asfirawati dan dan para Pendamping PKH.
Sukarti menyampaikan, sebanyak 34 orang yang akan melakukan persiapan groundcheck DTSEN Kemensos dan dilakukan seluruh pendamping PKH Kabupaten Lutim.
“Dalam melakukan groundcheck semoga bisa mendapatkan hasil yang baik, sehingga bisa dijadikan dasar dalam penyaluran bantuan tahap 2 tahun 2025,” kata Sukarti.
Ia berharap, dengan adanya kolaborasi bersama BPS dalam melakukan pelatihan DTSEN bagi pendamping PKH tidak hanya sama disini, tetapi bersinergi dalam menyelesaikan masalah yang didapatkan di lapangan.
“Kita berharap agar kegiatan ini bisa berjalan lancar dan dapat selesai sesuau dengan rencana,” harapnya.
Sementara Kepala BPS, Muh. Husri Harta Saham menjelaskan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN ini, BPS sesuai tupoksi sebagai Instruktur Nasional (INNAS) serta mendukung dan mensukseskan pemutakhiran DTSEN.
“Perlu kita ketahui bahwa DTSEN adalah sejarah baru bagi bangsa Indonesia, dimana telah dibangun berdasarkan 3 basis data utama yaitu; DTKS, REGSOSEK dan P3KE. Ini didukung oleh data PLN dan BPJS Kesehatan yang selanjutnya dipadankan dengan data kependudukan dari Disdukcapil,” jelas Husri Harta Saham.
“DTSEN ini juga dibangun dan dikonsolidasikan oleh BPS yang memang merupakan lembaga yang tepat dalam melaksanakan tugas ini, karena memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia,” tambahnya.
Maka dari itu, Husri Harta Saham mengatakan, peran pendamping PKH sangatlah vital dan merupakan ujung tombak dalam melakukan ground check, verifikasi data, serta memfasilitasi pemutakhiran data di tingkat paling bawah.
“Kita semua harus memahami bahwa data yang akurat adalah kunci keberhasilan program perlindungan sosial. Dengan DTSEN, kita tidak hanya dapat memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran tetapi juga mendorong kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih konvergen, terpadu, dan berkelanjutan,” tutupnya. (dew/ikp-humas/kominfo-sp)
